Cross Border Crime merupakan ancaman yang sangat serius dan merugikan bagi kehidupan umat manusia di dunia. Kejahatan transnasional tidak hanya terbatas pada kejahatan konvensional, juga mencakup kejahatan-kejahatan non konvensional yang terorganisir dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.

Berbagi kendala yang dihadapi dalam menghadapi berbagai kejahatan yang terjadi di wilayah perbatasan seperti kurangnya SDM, teknologi informasi, transportasi, serta masih lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin maraknya aksi kejahatan jaringan dengan bebasnya memanfaatkan wilayah perbatasan.

Kupang (17/2), bertempat di Aula Pertemuan Mapolda NTT, Kepala Karantina Pertanian Kupang Yulius Umbu Hunggar bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Penyegaran Brigadir Perbatasan Wilayah Hukum Polda NTT.  Kegiatan yang dibuka oleh Kapolda NTT dan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter), Irjenpol Drs. John Asadoma, dihadiri pejabat utama Polda NTT dan 60 peserta Brigadir Perbatasan.

Selain Karantina Pertanian pada kegiatan tersebut turut hadir pula narasumber dari Deputi BNPP Pusat, Kepala PLBN Motamasin, Bea Cukai Atambua, Imigrasi Kupang, United Nation Office Drug on Crime (UNODC) dan Kabag. Liaison Officer and Bordier Section (Baglotas).

Dalam sambutannya, Kapolda NTT menyampaikan bahwa pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan sebagai Beranda Negeri harus dilakukan melalui sinergitas kelembagaan. Tantangan dan ancaman pengamanan perbatasan semakin meningkat baik berupa perdagangan ilegal, bioterisme, penyelundupan manusia, narkoba, senjata api, dll, diperlukan penanganan strategis yang tepat.

Kepala Karantina Pertanian Kupang, Yulius Umbu Hunggar memaparkan bahwa, "Sinergitas kelembagaan sangatlah penting, dimana akan mempengaruhi high volume, high risk dan quick respons di perbatasan, karenanya diperlukan pemahaman dan tindakan dalam border sekuriti dan protection."

Lebih lanjut Yulius memaparkan bahwa pengelolaan perbatasan melibatkan aspek perkarantinaan (Pertanian, Perikanan, dan Kesehatan), Aspek Keimigrasian, Aspek Kepabeanan dan Aspek Pertahanan Keamanan. Hal ini meliputi sebagai economic tools, sistem perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan, pengawasan keamanan pangan, papan dan perlindungan terhadap  bioterisme, serta penegakan hukum dan kerjasama antar instansi.

Di akhir pemaparan, Yulius menyampaikan bahwa menjaga dan membangun ekonomi menjadi tanggunjawab bersama, sehingga sinergi semua pihak terkait baik internal maupun eksternal seperti TNI, POLRI, CIQ, K/L terkait dan pelaku usaha harus terus dijaga dan ditingkatkan.

#PatuhKarantina
#KarantinaPertanianKupang